Sumpah pemuda merupakan sebuah momen yang tidak mungkin bisa dilupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Sumpah pemuda mempunyai nilai tersendiri bagi rakyat Indonesia, khususnya pemuda dan pemudi Indonesia. Sumpah pemuda sendiri dapat bermakna persatuan dan kesatuan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Namun siapa tahu, sebelum terlaksananya

sumpah pemuda banyak hal yang perlu dilalui oleh bangsa ini terutama dalam pengumpulan pemuda dan pemudi itu sendiri. Demikianlah sekelumit sejarah tentang pra, ketika dan pasca sumpah pemuda.

Jauh sebelum sumpah pemuda terlaksana, lahir sebuah organisasi Pergerakan Kepemudaan yang dikenal dengan nama Boedi Oetomo (Budi Utomo) pada tanggal 20 Mei 1908. Awal mulanya pergerakan ini dimotori oleh beberapa pemuda yang terdiri dari beberapa sekolah menengah, antara lain adalah R. Sutomo dan R. Gunawan Mangunkusumo. Harapan untuk lahirnya pergerakan nasional untuk tanah Jawa itu muncul dari M. Wahidin Sudiro Husodo yang merupakan seorang pensiunan dokter yang merasa tidak puas terhadap keadaan bangsa dan tanah airnya pada masa itu.
Dalam kongres Budi Utomo yang pertama pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta dapat dilihat bahwa Budi Utomo ternyata bukanlah perkumpulan pemuda, melainkan perkumpulan kaum tua. Dalam kongres tersebut terdiri atas penduduk Jawa, Madura dan Bali yang melakukan permusyawaratan dengan menggunakan bahasa Indonesia, ini merupakan tonggak awal persatuan bangsa.
Merasa Budi Utomo menjadi perkumpulan kaum tua, banyak diantaranya kaum muda yang merasa tidak puas, karenanya pada tanggal 7 – 9 Maret 1915 di Jakarta, dr. R. Satiman Wiryosandjoyo, Kadarman dan Sunardi serta beberapa para pemuda lainnya bermufakat untuk mendirikan perkumpulan pemuda yang terdiri atas anak-anak sekolah menengah yang berasal dari pulau Jawa dan Madura, meskipun dikemudian hari juga terdapat pemuda Sunda, Bali dan Lombok. Perkumpulan tersebut diberi nama Tri Koro Dharmo (diambil dari bahasa Jawa yang berarti Tiga Tujuan yang Mulia; yakni : sakti, budhi dan bakti). Pada tahun yang sama berdiri pula cabang perkumpulan ini di Surabaya.
Sebagaimana perkumpulan lain, Tri Koro Dharmo juga mempunyai majalah yang mereka terbitkan sendiri yakni Majalah Tri Koro Dharmo yang terbit untuk pertama kali pada tanggal 10 November 1915.
Tri koro dharmo bersifat kejawa-jawaan atau dalam bahasa lain disebut juga jawa sentris yang berimbas kekurang nyamanan pada pemuda Sunda dan Madura. Untuk menghindari perpecahan maka perkumpulan ini diganti namanya menjadi Jong Java pada 12 Juni 1918.
Dalam anggaran dasar Jong Java yang ditetapkan pada tahun 1920, perkumpulan ini bertujuan mendidik anggotanya untuk dapat memberikan tenaga guna pembangunan Jawa Raya dengan mempererat persatuan, menambah pengetahuan serta berusaha menimbulkan cinta terhadap budaya sendiri.
Sedangkan dalam kongres yang diselenggarakan pada bulan Mei 1922 ditetapkan bahwa perkumpulan ini tidak menjalankan politik praktis, anggotanya dilarang berpolitik dan menjadi perkumpulan politik. Oleh pemerintah Hindia Belanda diakui secara hukum sebagai badan hukum ketika Anggaran Dasar Jong Java dirubah pada tahun 1923.
Namun dalam perkembangannya, politik menyeret Jong Java dan menjadikan isu besar dalam kongres ke-VII tahun 1924. Usulan agar anggota yang cukup dewasa agar diberikan kebebasan dalam berpolitik, hal ini disulkan oleh H. Agus Salim yang berupaya memasukkan masalah agama karena agama dinilai sangat berpengaruh dalam pencapaian cita-cita. Sayangnya usulan ini ditolak oleh beberapa kalangan yang berimbas keluarnya H. Agus Salim dari Jong Java dan mendirikan perkumpulan Jong Islamieten Bond dengan agama sebagai dasar perjuangan pada tanggal 9 Desember 1917 di gedung STOVIA Jakarta. Sama halnya dengan perkumpulan lain, Jong Islamieten Bond menerbitkan pula majalah yang diberi nama Al-Noer. Orang-orang terkenal yang kemudian menjadi salah satu penggerak perjuangan kemerdekaan dalam perkumpulan ini antara lain adalah Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, M. Tamsil, Bahder Johan, Assaat, Abu Hanifah, Adnan Kapau Gani, Syamsurijal, dan lain-lain.
Pada tahun 1918 kemudian disusul kelahiran Jong Minahasa. Tokoh dibalik Jong Minahasa yang terkenal adalah G.R. Pantouw. Dan kemudian disusul pula Jong Celebes (Sulawesi). Tokoh-tokoh Jong Celebes antara lain adalah Arnold Mononutu, Waworuntu dan Magdalena Mokoginta (kemudian dikenal dengan Ibu Sukanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pertama).
Sejalan dengan itu lahir pula berbagai perkumpulan-perkumpulan serupa yang bersifat kederahan atau keagamaan; seperti Pemuda Muslimin Indonesia, Pasundan, Jong Batak, Jong Ambon, Timorees Verbond dan masih banyak lagi.

Dirasa setiap perkumpulan kepemudaan bertujuan yang sama, yakni agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Karenanya perlu ada sebuah perkumpulan yang mampu mewadahi satu tujuan yang sama agar hal yang dicita-citakan oleh pemuda Indonesia dapat tercapai. Maka diupayakanlah menyelenggarakan sebuah pertemuan akbar yang tidak berkaca pada perkumpulan apapun. Pada 15 November 1925, beberapa perkumpulan kepemudaan membentuk sebuah konferensi yang terdiri atas Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Pelajar-pelajar Minahasa, Sekar Rukun dan lain-lain, diantaranya yang hadir dalam konferensi tersebut adalah Bahder Djohan, Sumarto, Jan Toule, Soulehuwij, Paul Pinontoan dan Tabrani yang bersepakat untuk membentuk Jong Indonesia Kongres Komite. Dan Tabrani terpilih sebagai pimpinan. Komite ini bertujuan melaksanakan Kerapatan besar Pemuda-Pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia I.
Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, dilaksanakanlah Kongres Pemuda Indonesia I. Tujuan kongres ini adalah menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia untuk menjadi dasar guna Persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Dalam kongres tersebut Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mengusulkan agar seluruh perkumpulan pemuda dalam sebuah badan perhimpunan massa pemuda Indonesia. Sayangnya sifat kedaerahan yang masih kental berimbas tidak terlaksananya upaya tersebut. Namun, pasca kongres oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Ambonsche Studeerenden, Minahassische Studeerenden dan Kongres Komite menyelenggarakan konferensi pada tanggal 15 Agustus 1926. Dalam konferensi ini diusulkan agar mendirikan badan permanen untuk keperluan Persatuan Indonesia. Usulan tersebut diterima dengan baik, kecuali oleh Jong Islamieten Bond.
Kemudian disahkanlah Anggaran Dasar perkumpulan baru yang bernama Jong Indonesia tersebut pada tanggal 31 Agustus 1926. Perkumpulan ini bertujuan menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia dengan dasar nasionalisme menuju kearah terwujudnya Indonesia Raya.
Jauh panggang dari api. Sepertinya perkumpulan yang baru terbentuk tersebut belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pada awal tahun 1927 oleh Algemene Studie Club di Bandung didirikanlah perkumpulan pemuda yang juga dinamakan Jong Indonesia. Secara struktural memang tidak jauh berbeda dengan Jong Indonesia yang terbentuk lebih dulu, namun dalam Jong Indonesia yang di Bandung anggota-anggotanya diberikan hak untuk berpolitik secara perorangan. Serta adanya penetapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi perkumpulan.
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia merasa bahwa perlu diselenggarakan lagi Kongres Pemuda Indonesia, mengingat kongres yang terlaksana sebelumnya belum bisa dibilang sukses. Maka pada bulan Juni 1928 dibentuklan sebuah panitia untuk persiapan Kongres Pemuda II dengan Sugondo Joyopuspito sebagai Ketua, Joko Said alias Tirtodiningrat sebagai Wakil Ketua, Muhammad Yamin sebagai Sekretaris dan Amir Syarifuddin sebagai Bendahara.
Kongres ini dimulai pada tanggal 27 Oktober 1929. Dengan rapat pertama diselenggarakan di Gedung Katholieke Jongelingen Bond (Gedung Pemuda Katolik) di Lapangan Banteng. Sedangkan rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan pada pukul 08.00 sampai pukul 12.00 bertempat di Gedung Oost Java Bioscoop (sekarang Hl. Medan Merdeka Utara nomor 14). Dan rapat ketika diselenggarakan pada jam 17.30 dihari yang sama dan bertempat di Gedung Indonesch Clubhuis Jalan Kramat Raya 106 Jakarta (sekarang bernama Gedung Sumpah Pemuda).
Kongres kali ini dihadiri oleh lebih dari 750 orang utusan dari berbagai perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, Pemuda Betawi, Sekar Rukun (Pemuda Pasundan) dan lain sebagainya.
Pada waktu rapat diistirahatkan, kepada panitia penyelenggara kegiatan, Wage Rudolf Supratman yang kebetulan seorang wartawan dan komponis (pencipta lagu) meminta izin untuk memperdengarkan lagu ciptaannya, Indonesia Raya. Dengan bantuan gesekan biola, ia lantunkan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Dalam kesempatan yang sama diperkenalkan juga sebuah bendera Merah Putih sebagai bendera persatuan.
Kongres ini kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang sangat penting dalam sejarah bahsa Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Isi sumpah pemuda itu adalah : “Kami Putera dan Puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami Putera dan Puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putera dan Puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”
Pasca Sumpah Pemuda, kemudian diselenggarakan lagi kongres, namun tidak sebegitu populer kongres terdahulu, kongres dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 – 28 Desember 1928 yang melahirkan sebuah keputusan untuk melakukan fusi (gabungan) perkumpulan-perkumpulan kepemudaan. Keputusan itu disetujui oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond (yang pada tahun 1928 berubah nama menjadi Pemuda Sumatera) dan Jong Celebes. Dan kemudian dibentuklan sebuah komisi yang bernama Komisi Besar Indonesia Muda. Dan pada konferensi di Solo pada tangga 31 Desember 1930 ditetapkanlah berdirinya organisasi bernama Indonesia Muda. Pada saat berdirinya itu Indonesia Muda telah memiliki lebih dari 2500 orang anggota dengan 25 cabang yang diantaranya 4 di Sumatera dan 1 di Sulawesi. Jong Islamietend Bond dan Pemuda Muslimin tidak meleburkan diri kedalam Indonesia Muda.
Dalam berbagai ketetapannya Indonesia Muda tidak akan turut andil dalam politik praktis dan setiap anggotanya dilarang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan politik. Azas Indonesia Muda adalah kebangsaan dengan tujuan Indonesia Raya. Organisasi ini juga menerbitkan majalah yang diberi nama sama dengan perkumpulan, yakni Indonesia Muda.
Implikasi dari tidak adanya pelaksanaan politik dalam Indonesia muda berimbas tidak terlihatnya aktifitas yang signifikan. Meski demikian pemerintah kolonial Belanda tetap mencurigai organisasi ini. Efek kecurigaan itu adalah banyaknya pemuda yang dilarang terlibat dengan organisasi ini. Akibatnya banyak lahir organisasi-organisasi yang radikal seperti Suluh Pemuda Indonesia dan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia.
Politik reaksioner dari Gubernur Jenderal de Jonge (1932 – 1937) tidak hanya melumpuhkan gerakan partai-partai politik tetapi juga organisasi-organisasi pemuda. Adanya ordonansi-ordonansi sekolah liar juga menjadi hal yang cukup menghebohkan. Karenanya Indonesia Muda melihat hal ini tidak bisa dibiarkan, karenanya perlu diselenggarakan lagi kongres. Pada tahun 1936 diupayakan terselenggarakanya kongres, namun dapat digagalkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap tidak memiliki izin. Dua tahun kemudian baru dapat diselenggarakan kongres yang dimaksud, yang kemudian kongres tersebut dikenal dengan Kongres Pemuda III. Kongres ini dilaksanakan di Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa penggunaan kata “kemerdekaan Nusa dan Bangsa” perlu diganti dengan “menjunjung martabat Nusa dan Bangsa”, hal ini dirasa perlu karena pemerintah kolonial Belanda menganggap istilah tersebut tabu.

Sumber :

  • Buku dengan judul “IPS Terpadu” karangan Drs, M. Thayeb HMS dkk terbitan 2000 oleh Penerbit Erlangga.
  • Buku dengan judul “Sejarah” karangan Nur Siwi Ismawati, S.S dan Insiwi Febriary Setiasih, S.S. terbitan 2005 oleh Penerbit Cempaka Putih.
  • Buku dengan judul “Sejarah Nasional Indonesia V” karangan Narwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto terbitan 1992 oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta.